Harga Beras, Energi, dan Fiskal: Ujian Berat di Tengah Gejolak Sosial-Politik
- Harga beras masih tinggi meski produksi dan stok besar. Sejak awal 2025, semua jenis beras di dalam negeri mengalami tren kenaikan harga dan melampaui HET di seluruh zona. Produksi semester I mencapai 19,15 juta ton dengan cadangan Bulog lebih dari 4 juta ton, tetapi distribusi timpang, biaya logistik mahal, dan realisasi SPHP masih rendah yang membuat harga tetap bertahan tinggi. Disparitas harga makin lebar terutama di Indonesia Timur, yang menanggung harga beras jauh di atas HET.
• Krisis tata niaga dan mutu memperburuk kerentanan pangan. Petani hanya memperoleh sekitar seperempat harga konsumen karena dominasi penggilingan besar, sementara lebih dari 85 persen beras premium tidak sesuai standar mutu. Akibatnya, harga tidak mencerminkan kualitas dan kelompok miskin semakin terbebani, karena beras menyumbang 21-25 persen terhadap garis kemiskinan. Kenaikan harga beras langsung meningkatkan risiko rawan pangan, terutama di wilayah rentan seperti Indonesia Timur.
• Risiko Subsidi Energi, Penurunan Lifting Migas, dan Fluktuasi Harga. Subsidi energi semakin membebani APBN di tengah ruang fiskal yang terbatas, sementara lifting minyak dan gas terus mengalami tren penurunan jangka panjang. Di sisi lain, fluktuasi harga migas global menciptakan ketidakpastian penerimaan negara dan menyulitkan perencanaan fiskal. Tekanan ini menunjukkan rapuhnya ketergantungan pada energi fosil, sehingga reformasi subsidi, diversifikasi sumber penerimaan, serta percepatan transisi energi dan hilirisasi mineral strategis menjadi semakin mendesak untuk memperkuat fondasi fiskal nasional.
• Transisi Energi Melambat di Tengah Tekanan Fiskal. Pada Agustus 2025 Walaupun pemerintah menegaskan arah transisi lewat target 100 GW surya dan dukungan fiskal besar di RAPBN 2026, realisasi EBT hingga pertengahan 2025 masih jauh tertinggal dari target. Namun terdapat tantangan pada konsumsi listrik per kapita yang relatif rendah dibanding ASEAN dan elastisitas listrik terhadap PDB terus melemah, mencerminkan keterbatasan daya dorong energi
bagi produktivitas ekonomi. Sementara itu, kinerja fiskal energi terbebani oleh harga migas yang lemah, membuat penerimaan negara belum optimal meski produksi minyak stabil dan gas menjadi penopang utama.
