Diskusi Bulanan: RAPBN 2019 – Realistis VS Populis
Merayakan ulang tahun ke-23, INDEF menyelenggarakan diskusi publik bertema RAPBN 2019: Realistis vs Populis. RAPBN 2019 telah diajukan Pemerintah ke DPR untuk dilakukan pembahasan bersama. Rancangan anggaran ini cukup istimewa karena dalam pelaksanaannya nanti bersamaan dengan momentum Pemilihan Presiden dan Anggota DPR periode 2019-2024. RAPBN kali ini juga menandai tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional […]
Mau Kemana Industri Hasil Tembakau Pasca PMK 146/2017
Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu industri nasional strategis yang mempunyai andil cukup besar dalam perekonomian Indonesia. IHT memiliki rantai bisnis yang luas sehingga menciptakan nilai tambah sekaligus lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi, produk tembakau jenis kretek Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan dibanding produk IHT Negara lain. Di tengah ketergantungan […]
Nasib Ekonomi Pasca Pilkada
Dinamika politik seperti Pilkada serentak kerap kali dianggap sebagai ‘batu sandungan’ akselerasi ekonomi, seiring meningkatnya eskalasi ketidakpastian sehingga terjadi aksi “wait and see”. Di sisi lain, Pilkada juga dapat bernuansa optimisme membawa angin perubahan dan menjadi mesin pendorong perekonomian di daerah. Dampak positif maupun negatif hajatan demokrasi ini bagi perekonomian akan tampak lebih gamblang usai Pilkada dilaksanakan.
Tentang Kami Publikasi Pelatihan Berita Rente Ekonomi Impor Pangan
Meskipun julukan negara agraris telah cukup lama disematkan kepada Indonesia, faktanya sampai saat ini berbagai kebutuhan pangan masyarakat masih ‘perlu’ didatangkan dari luar negeri atau impor. Persoalannya, ketergantungan impor kian bergeser ke pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Tidak hanya sekedar lonjakan impor gandum yang notabene memang tidak mampu diproduksi di iklim tropis. Namun mulai dari impor […]
Menggugat Produktivitas Utang
Utang Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan cukup pesat. Secara kalkulasi ekonomi, sebenarnya utang bukanlah barang yang haram, karena nota bene utang merupakan tambahan modal guna meningkatkan kemampuan pembiayaan Pembangunan. Artinya dengan tambahan utang mestinya, mampu untuk meningkatkan produktivitas dan akselerasi dari pertumbuhan ekonomi. Termasuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia. […]
Mampukah Pemerintah Jokowi-JK Ciptakan Lapangan Kerja
Masyarakat perlu mengevaluasi berjalannya pemerintahan Jokowi-JK, salah satu hal yang sangat penting untuk dievaluasi adalah penyerapan tenaga kerja. Lantas, bagaimana perkembangannya selama ini?
